Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama agar lebih fokus pada pembuatan rencana kerja pada bidang yang diprioritaskan dalam RAPBN 2016 mendatang. Salah satu di antaranya adalah penyediaan kantor KUA di banyak kecamatan di Indonesia.

“Penyediaan kantor KUA sangat penting untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat terutama di daerah-daerah yang baru mengalami pemekaran,”kata Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay usai memimpin rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Rabu (24/6).

Ditambahkan Saleh, pihaknya juga mendesak agar Kementerian Agama sebagai mitra kerjanya juga merealisasikan pendirian BPKH (Badan pengelola keuangan haji). Pasalnya Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji yang baru disahkan mengamanatkan lembaga tersebut harus dibentuk paling lambat satu tahun setelah UU tersebut diundangkan. Artinya BPKH harus berdiri paling lama bulan Oktober tahun ini.

“Selain itu masih banyak lagi program Kemenag yang terus didorong oleh Komisi VIII untuk segera direalisasikan. Agar terdapat sinergi antara program kerja dengan anggaran yang tersedia. Komisi VIII dan jajaran pejabat eselon I Kemenag juga akan terus melakukan rapat-rapat dalam beberapa waktu ke depan. Perumusan program kerja tersebut ditargetkan sebelum RAPBN Kemenag diajukan ke banggar DPR,”pungkas Politisi dari Fraksi PAN Dapil Sumatera Utara II ini. (Ayu), foto : iwan armanias/parle/hr.